Kamis, 09 Desember 2010

4 PAKET TOLAK HASIL PILKADA, RIWU KAHO MINTA KPK LIDIK DANA KAMPANYE

Pesta demokrasi untuk memilih bupati dan wakil bupati di Sabu Raijua telah tercoreng dan  diwarnai dengan  kecurangan yang mengangkangi hak politik rakyat  dan demokrasi yang sedang diperjuangkan rakyat miskin di desa-desa terpencil yang kini hidup dalam belenggu kemiskinan, kurang pangan, kurang papan, di belenggu kurang gisi dan terbatasnya sarana prasarana. 
Dalam pandangan  ke empat paket,  fenomena buruk kegagalan pemilu kada Sabu Raijua ini,  menjadi preseden buruk bagi upaya demokratisasi yang sedang di perjuangkan saat ini. Ini hal yang buruk apalagi Sabu Raijua merupakan kabupaten baru yang masih dalam tahap penilaian pemerintah pusat.

Berkaitan dengan multi kasus kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan KPUD san Panwaslu, belum lama ini, bertempat di Restaurat Nelayan, Kota Kupang,  Keempat paket, yakni: Paket Terbukti (Ir Pieter Djami Rebo,MSi – Drs Oriegenes Boeky,Msi),Paket Bersatu, Paket Monehewewe, dan Paket Sarai menggelar jumpa pers, Senin, ( 22/11), Ir Piter Djami Rebo yang didaulat lebih dahulu memberikan keteranagan Pers,  menyampaikan pernyatan sikap politik bersama, antara lain, pemilu kada pertama di Sabu Raijua telah berjalan dengan cacat administrasi, cacat hukum dan penuh dengan kecurangan yang terindikasi direncanakan secara sistimastis.
Hal lain juga mendesak Panwaslu, Kepolisian dan lembaga terkait segerah memproses seara hukum semua yang terindikasi terlibat dalam berbagai bentuk mauoun jenis pelanggaran .Intinya ,tegas Piet Djami Rebo adalah berdasarkan fakta –fakta hukum yang telah terjadi menyatakan dengan tegas menolak hasil pleno KPUD Sabu Raijua sehubungan dengan pemilu kada Sabu Raijua 2010
Dengan bukti bukti yang dimiliki Paket Terbukti juga akan mengajuhkan gugatan Ke MK yang akan di daftar,( 23/11), kami sudah siapkan bukti dan Team untuk menngugat KPU di MK,ujar Piet.
Sementara itu, Paket Monehewewe melalui calon Bupati,  Drs, Marthen Kale,M.Si mengatakan,  ini bukan persoalan menang  kalah tetapi Paket Monehewewe memilki bukti kuat terhadap perbuatan Oknim PNS yang mempraktekan money politik dan tindak penghinaan terhadap paket Monehewewe. Untuk itu,  Panwaslu, Kepolisian dan pihak terkait diminta untuk menindak tegas oknun PNS ini, bila perlu dipecat, tegas Kale.
Hal yang sama juga disampaikan Paket Sarai yang di wakili oleh calon Bupati,  Simon Riwu Kaho, dengan tegas menolak hasil Pemilu Kada Sabu Raijua. Menurutnya, apa yang terjadi di Sabu Raijua seperti kecurangan, money politik sangat tinggi melebihi pemilu kada lain di NTT. Hal lain yang menurutnya janggal adalah batasan dana kampaye yang seharusny 250 juta percalon, tetapi ada paket lain mempunyai dana sampai milaran rupiah yang terkesan di hambur-hamburkan bahkan jauh sebelum berlangsungnya pemilu kada ,sehingga dia meminta KPK untuk menyelidiki hal ini, pinta Simon.
Markus Hage yang merupakan  kuasa hukum Paket Bersatu dalam kesempatan itu, lebih menyoroti soal keputusan MK yang seperti dalam kasus di Tangerang Selatan yang mana berlaku juga bagi kabupten setelah Pemilu Legislatif, termasuk Sabu Raijua. Oleh karena itu,  kami tetap beranggapan bahwa pemilu kada Sabu Raijua caat hukum, sehingga siapa pun menang tetap kami gugat. Kami menilai KPU Sabu Raijua tidak menempatkan diri secara netral, malah KPU Sabu Raijua seolah-olah menjadi KPUnya kandidat tertentu, kepada paket lain dia menutup diri dan menutup pintu dan jendela, contohnya Berita Acara Pleno Rekapitulasi, hingga kini sengaja tidak diberi, itu bukti bahwa KPU Sabu Raijua telah mejadi milik kandidat tertentu, tegas Markus berang.   
Ketika ditanya wartawan terkait keyakinan untuk diterima  gugatan ke MK mengingat beberapa keputusan MK yangseringkali menolak gugatan sengketa pilkada,  Piet  Djami Rebo maupun Markus Hage yakin ,karena memiliki bukti- bukti yang cukup kuat sehingga pasti dikabulkan MK.
Terkait dengan bukti- bukti kecurangan, Vecky Adoe  yang juga Ketua Fraksi PDI Sabu Raijua mengatakan, ada sekitar 17 TPS yang di nilai bermasalah karena  ada pemilh tambahan dan ketidak cocokan Formulir C1KwK dengan DPT. Belum lagi banyak DPT yang bermasalah di mana ada anak di bawa  umur  bahkan orang yang sudah meningal masuk dalam DPT. Hal ini membuktikan bahwa KPU Sabu Raijua mempunyai kinerja yang buruk dan juga terkesan merekayasa DPT pemilu kada Sarai demi kepentingan sesaat, tegasnnya.
Informasi yang dihimpun Media ini dari sumber terpercaya di Jakarta, bahwa paket Terbukti dan Paket Bersatu telah mendaftarkan perkara Pilkada Sabu Raijua di Mahkama Konstitusi (MK) di Jakarta, Selasa, (23/11) lalu. Dan kini tinggal menunggu waktu untuk disidangkan.  ( Tim-SP)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar