Selain mengusung ”PETI MATI” dan menyampaikan pernyataan sikapnya, massa FPR juga mengusung berbagai pamflet yang diantaranya bertuliskan: JANGAN KEBIRI DEMOKRASI DI SABU RAIJUA, HILANG KEMANA SUARA KAMI, COPOT ANGGOTA KPUD SABU RAIJUA DAN SELURUH PERANGKATNYA, COPOT ANGGOTA PANWASLU SABU RAIJUA, COPOT DUA ORANG PLS DI KPUD SABU RAIJUA DIRI, PEMILU KADA SABU RAIJUA CURANG, TANGKAP MUSA LEDE, RUBEN KALE DIPA/ KETUA DPRD SABU RAIJUA UNTUK APA KE PPK MEHARA, KETUA DPRD SABU RAIJUA PAKE MOBIL DINAS URUS PAKET MANDIRI, ANAK KELAS III SDN 4 SEBA IKUT COBLOS, ORANG MATI PUN IKUT COBLOS, PPS TOLAK ORANG SAKIT DIDAMPINGI, PPS TOLAK ORANG CACAT/ BUTA DIDAMPINGI, 4 RIBUAN PEMILIH TIDAK IKUT COBLOS, USUT DUGAAN KORUPSI DANA PEMILU KADA SABU RAIJUA, CAMAT MEHARA DAN DUA ANGGOTA KPU DIUSIR DI PPK MEHARA, PEMILU KADA SABU RAIJUA AJANG JUDI, dan lain sebagainya.
Saat ditemui media ini, Ketua FPR, Edu Lukas yang didampingi Sekretaris FPR, Dedi Karel mengatakan, aksi ini kami lakukan sebagai bentuk protes kepada pihak penyelenggara pemilu kada, terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan kecurangan yang kami duga itu dilakukan secara sistematis untuk memenangkan paket tertentu dan menjatuhkan paket lain. Dan semua itu kami punya bukti kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Kami berupaya untuk berdialog dengan KPUD dan Panwaslu namun semua itu sia-sia karena mereka selalu tidak berada di tempat dan terkesan menghindar mencari aman, terangnya berang.
Terhadap berbagai kecurangan itu, lanjut Lukas, kami mengecam keras para penyelenggara pemilu kada Sabu Raijua yang kental diintervensi oleh para pejabat PNS di Sabu Raijua, cetusnya. Lukas yang di temui Media ini,Minggu (14/ 11) di Seba, menyatakan sikap sebagai berikut: pertama, pihaknya mendesak Panwaslu Kabupaten Sabu Raijua agar segera memproses kasus money politic yang dilikakukan PNS bernama Musa Lede di Kecamatan Sabu Tengah. Dan selanjutnya, dia mendesak agar kasus tersebut segera dilimpahkan ke Aparat Kepolisian untuk di proses pidana. Kedua, dia mendesak KPUD Sabu Raijua untuk menunda rapat pleno perhitungan suara dan segera melakukan penghitungan ulang surat suara secara manual untuk membuktikan kalau KPUD dan PPK transparan dan jujur dalam menyelenggarakan pemilu kada. Ketiga, pihaknya mendesak KPUD Nusa Tenggara Timur untuk segera turun ke Sabu Raijua untuk menyelesaikan berbagai bentuk kecurangan baik secara administrasi maupun hukum dan mengambil alih proses pemilu kada Sabu Raijua. Keempat, pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan keuangan, baik di tubuh KPUD maupun di tubuh Panwaslu Sabu Raijua, sebab kinerja yang dicapai tidak sesuai dengan besaran dana miliaran rupiah yang digelontorkan pemerintah. Dedy Karel lebih jauh menjelaskan, pernyataan sikap ini disampaikan untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya Pemilu kada yang jujur, adil dan terciptanya pemilu yang jujur, adil, bermartabat di Bumi Rai Hawu tercinta.
Meskipun FPR telah melayangkan surat pernyataan sikap politik tersebut ke KPUD dan Panwaslu Sabu Raijua, namun tak satu pun tuntutan FPR diamini. Anjing menggonggong kafila berlalu, seperti itulah sikap KPUD dan Panwaslu Sabu Raijua. Karena sikap mereka yang dinilai aorgan, tidak mau menerima dan berdialog dengan masyarakat, maka FPR dan 500-an massa kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPUD, 18/11), mendesak KPUD membatalkan Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun, lagi-lagi upaya massa untuk masuk ke dalam Kantor KPUD sia-sia belaka. Barikade ratusan aparat Polisi dari Polres Kupang menutup pintu masuk ke Kantor KPUD Sarai.
Terhadap berbagai kasus tersebut, Ketua KPUD dan Ketua Panwaslu tidak hanya menutup diri dari sorotan masyarakat, namun juga menutup diri dari bidikan media massa. Sebab Ketua KPUD Sabu Raijua, Yudi Tagi Huma, sangat sulit untuk ditemui wartawan, upaya wartawan untuk mengkonfirmasi berbagai kasus yang diangkat masyarakat selalu gagal, karena ponsel mereka selalu tidak aktif (berada diluar jangkauan/ bernada sibuk). Demikian halnya, Ketua Panwaslu, Erwin Laga Mone yang beberapa kali di hubungi Media ini, selalu beralasan lagi sakit dan berada di rumah.” Saya lagi sakit Ama, Ama tolong hubungi staff saya yang berada di kantor,” demikian terang Erwin saat dikonfirmasi wartawan. Wartawan media ini, pernah datang ke kantor Panwas, namun yang ditemui hanya staff administrasi, sedangkan yang lainnya tidak masuk kantor alias tidak berada di tempat. Di depan Kantor Panwaslu hanya terlihat sebuah Peti Mati yang diletakan massa FPR saat menggelar aksi Demonstrasi beberapa waktu lalu.
Yulius Tennis, penasehat politik FPR menegaskan, pleno KPU menjadi partai hidup mati. Menang atau kalah taruhannya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. 3.000an DPT yang hilang secara tidak wajar, anak dibawah umur dipaksa jadi pemilih, orang mati 5 tahun lalu disuruh coblos, satu orang punya nama dobel sampai 7 kali seperti ditemukan di TPS 01 Delo Kecamatan Sabu Barat adalah contoh buruk yang harus dilawan. KPU harus jelaskan secara jujur kepada rakyat kenapa mesti terjadi, karena KPU adalah bukan kumpulan para bandit, pemerkosa rakyat, drakula darah orang kecil yang kebal hukum dan makan gaji besar dari pajak-pajak rakyat pribumi RAI HAWU. “Sebab, jika hari ini dibiarkan berlalu dan momentum politik rakyat ini harus lewat masa bodoh maka esok yang cerah penuh kicauan burung dara diujung daun lontar temani AMA iris tuak lalu rubah rupa jadi air gula Sabu yang kesohor, gemercik air tiada henti di telaga-telaga rakyat, bumi RAI HAWU hijau, jalan-jalan desa sampai kota jadi licin, senyum orang kecil tanda ekonominya pulih dan anak-anak kecil yang saban hari bermain bebas tanpa mesti dipenjara kemiskinan negerinya bukan tak mungkin makin pergi menjauh,”pungkasnya. (TIM-SP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar