Pemilu kada Sabu Raijua memang terlalu banyak menyisahkan berbagai ceritra piluh dan degil memalukan. Betapa tidak, permainan apik dan sistematis yang ditunjukan KPUD, PPK, KPPS, Panwaslu berkolaborasi dengan Paket tertentu terlihat begitu kental hampir di semua titik pemilihan. Banyak pemilih yang disengajakan untuk tidak ikut pilih, tapi akomodir pemilih dibawah umur, sudah meninggal 10 tahun lalu hanya untuk mengacaukan peta politik pemilih dan kontrol publik. Kemudian, banyak kasus seperti politik uang Musa Lede, Oknum PNS Dinas PPO, Tim Sukses paket tertentu yang bagi-bagi uang di Sabu Tengah, kasus bagi-bagi uang di Raijua Rp.100.000 per orang, keterlibatan Camat Hawu Mehara, Ketua DPRD Ruben Kale Dipa dalam Pleno PPK, Peran Camat Sabu Barat, Wempi Riwu dalam pleno PPK Sabu Barat dan masih banyak lagi kasus pelanggaran didiamkan saja oleh Panwaslu. Panwaslu seolah-olah seperti patung yang bungkam seribu bahasa. Ada apa ini ? Apakah sudah kena sogok ? Demikian pertanyaan yang selalu muncul dari mulut warga.
Semuanya ini memperlihatkan betapa buruknya manajemen kerja politik KPUD, PPK, KPPS, Panwaslu dan Desk Pemilu kada Sabu Raijua, padahal dana yang disiapkan besarnya mencapai Rp. 3,5 M untuk putaran pertama.
“Kejadian di Pleno PPK Hawu Mehara dimana Camat Agustinus turun main langsung dalam ruangan pleno bersama Ketua DPRD Ruben Kale Dipa (RUKADI,red) hingga diusir massa Forum Peduli Rakyat (FPR) Sabu Raijua keluar ruangan memperlihatkan betapa bobroknya penyelenggaraan Pemilu kada. Tindakan itu patut dikutuk sebagai tindakan para elit politik yang sudah tidak tahu diri lagi turun bermain untuk bela paket tertentu. Sementara rakyat yang datang menyatakan hak-hak politiknya dikorbankan, diintimidasi oleh aparat kepolisian. Bahkan, seorang pendeta Viktor Remigius Lopies sampai kena hantam popor senjata aparat Brimob,”tegas Anggota DPRD Sabu Raijua, Viktor Adu kepada wartawan belum lama ini.
Menurutnya, keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam ruang pleno seperti yang dilakukan Camat Hawu Mehara, Agustinus Manggiradja dan Camat Sabu Barat, Wempi Riwu, Ketua DPRD Ruben Kale Dipa, Paul Dira Tome mestinya menjadi perhatian serius Panwaslu. Tapi kenapa hanya membatu ?
Disinggung kenapa hal ini tidak pernah digubris. Padahal, dana yang dialokasikan ke Panwaslu nilainya mencapai Rp.500 juta?. Politisi PDIP ini lebih lanjut menegaskan, jika memang tidak ada temuan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu kada Sabu Raijua oleh Panwaslu, lalu dana-dana itu dikemanakan? “Kami minta aparat Inspektorat Daerah dan auditor keuangan daerah untuk segera memeriksa dan mengaudit keuangan Panwaslu Sabu Raijua. Sebab, dugaan kuat dana Rp.500 juta itu sudah diselewengkan sejak pelantikan anggota Panwaslu yang diskenariokan Ketuanya Erwin Kaka Mone di Raijua. Padahal, jauh lebih efektif dan efisien jika pelantikan di Sabu Barat agar lebih hemat biaya,”ketusnya serius.
Intervensi Camat Hawu Mehara Agustinus Manggiradja, Camat Sabu Barat Wempi Riwu bersama 4 Camat lainnya sesuai informasi yang disadap memang santer diperbincangkan itu menjadi contoh buruk dalam Pemilu kada perdana di tanah Rai Hawu.
Kritik keras pun dilecutkan Julius Tennies, politisi PDIP Kabupaten Kupang. Baginya, apa yang dilakukan Camat Hawu Mehara dan Ketua DPRD Ruben Kale Dipa menghadiri rapat pleno sebagai Ketua Tim Pemenangan Paket MANDIRI patut dituding sebagai intervensi langsung yang bertentangan peraturan perundangan sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu, dimana terkait PPK dan Pleno, tidak pernah menyebut keterlibatan Camat, Ketua DPRD dan pihak lainnya. Pihak lain yang ikut pun hanya bisa menonton tapi tidak punya hak bicara. Sebagai PNS, Camat Hawu Mehara Agustinus, Camat Sabu Barat Wempi Riwu, Camat Raijua dan Camat lainnya yang terlibat menjadi Tim Sukses paket MANDIRI mestinya dikenai tindakan melanggar Peraturan Perundangan terkait netralitas PNS. Bagaimana mau harapkan demokrasi dan reformasi politik birokrasi di Sabu Raijua bisa berjalan baik kalau para Camat turun bermain langsung menjadi Tim Sukses Paket MANDIRI sampai intervensi langsung di tingkat Pleno PPK.
“Nah, kenapa Camat Hawu Mehara, Agustinus sampai bisa bicara dalam forum pleno PPK. Inikan sebuah bentuk intervensi langsung dan karena itu patut ditindak tegas. Apalagi, sampai terjadi rusuh dan intimidasi terhadap massa FPR oleh Polisi dan Brimob. Malah, pendeta Viktor Lopiees pun sempat kena hantam popor senjata di tengkuknya. Lalu, kenapa Panwaslu kok diam saja?,”tambahnya.
Dikatakan lagi, mestinya Panwaslu harus bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Tidak boleh membiarkan berbagai pelanggaran terjadi. Malah, berkonspirasi dengan KPPS, PPK, KPU dan paket tertentu untuk tidak menindaklanjutinya. Lihat saja, kasus politik uang Musa Lede, sampai dimana proses hukumnya? “Jika masalah-masalah ini tidak diselesaikan dengan baik maka akan menjadi momok bagi keberlanjutan demokrasi dan reformasi politik, ekonomi, pemerintahan, hukum, social-budaya di Sabu Raijua,”pintanya seraya mengakhiri perbincangannya dengan wartawan. (WAR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar